Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad (Penasihat Militer RI untuk PBB (2017–2019))
JAKARTA || Bedanews.com –
*Pendahuluan*
Mengapa sebagian bangsa tumbuh menjadi kuat, sejahtera, dan stabil, sementara bangsa lain tertinggal, padahal sama-sama memiliki sumber daya alam, manusia terdidik, dan kekayaan?
Pertanyaan sederhana itu sesungguhnya membawa kita pada persoalan yang jauh lebih mendasar: bukan semata-mata apa yang dimiliki sebuah negara, melainkan bagaimana negara mengelola apa yang dimilikinya.
Dalam Why Nations Fail, Daron Acemoglu dan James A. Robinson menjelaskan pentingnya kualitas institusi politik dan ekonomi dalam menentukan perjalanan sebuah bangsa. Keduanya, yang dianugerahi Nobel Ekonomi 2024, menunjukkan bagaimana institusi yang inklusif membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, berinovasi, berusaha, dan memperoleh perlindungan hukum. Sebaliknya, institusi yang ekstraktif cenderung memusatkan kekuasaan dan manfaat ekonomi pada kelompok yang lebih terbatas.
Gagasan tersebut membawa saya pada satu renungan:
Sebuah negara sesungguhnya tidak pernah benar-benar kekurangan orang pintar. Persoalannya adalah apakah sistem mampu menemukan, memberi ruang, dan menempatkan orang-orang terbaik pada tempat yang tepat.
Sebab orang pintar yang berada di luar sistem tetaplah orang pintar. Namun ketika orang-orang yang kompeten, berintegritas, dan independen tidak memperoleh ruang untuk mengabdi, yang hilang bukan sekadar potensi individu.
Yang hilang adalah kapasitas bangsa untuk memperbaiki dirinya sendiri.
*Ketika Kompetensi Kalah oleh Kedekatan*
Negara membutuhkan loyalitas. Tetapi loyalitas kepada negara tidak sama dengan kepatuhan kepada seseorang.
Loyalitas tertinggi seorang pejabat publik semestinya diberikan kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat.
Di sinilah meritokrasi menjadi penting.
Orang yang kompeten tidak hanya bertanya bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan. Ia juga bertanya: dari mana datanya? Apa dasar hukumnya? Apakah anggarannya tersedia? Apa dampaknya bagi masyarakat? Bagaimana risikonya? Dan apakah keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu terkadang terasa tidak nyaman.
Padahal negara yang sehat justru membutuhkan orang yang berani bertanya.
Sistem yang kuat bukan sistem yang hanya menghasilkan orang yang selalu berkata, “siap.” Sistem yang kuat adalah sistem yang mampu membedakan kapan seseorang harus berkata, “siap melaksanakan,” dan kapan ia harus berkata, “izin, ini perlu dikaji kembali karena berpotensi keliru.”
Dalam kehidupan bernegara, keberanian menyampaikan koreksi bukan bentuk pembangkangan. Kritik yang berbasis data, disampaikan secara bertanggung jawab, justru merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan perbaikan.
*Loyalitas tidak boleh menghapus akal sehat.*
Sebab institusi yang tidak mampu menerima koreksi pada akhirnya akan kehilangan kemampuan untuk mengoreksi dirinya sendiri.
Dan ketika sebuah institusi kehilangan kemampuan untuk mengoreksi diri, kesalahan kecil dapat berkembang menjadi persoalan besar.
*Ketika Pintu Kesempatan Menjadi Terlalu Sempit*
Persoalan berikutnya adalah kesempatan.
Sebuah negara dapat memiliki banyak orang cerdas, tetapi jika pintu kesempatan terlalu sempit, kecerdasan itu tidak otomatis berubah menjadi kekuatan nasional.
Ketika akses terhadap jabatan, sumber daya, dan ruang pengambilan keputusan semakin ditentukan oleh modal, jaringan, atau kedekatan, mereka yang memiliki kompetensi tetapi tidak memiliki akses dapat tersingkir secara perlahan.
Bukan berarti orang yang memiliki modal dan jaringan pasti tidak kompeten. Tidak demikian.
Persoalannya muncul ketika kedekatan menjadi lebih menentukan daripada kemampuan, dan loyalitas personal lebih dihargai daripada integritas profesional.
Anak muda dari daerah yang cerdas tetapi tidak memiliki akses dapat memilih jalan lain. Profesional yang memiliki kompetensi tetapi tidak nyaman dengan transaksi kepentingan dapat memilih tetap berada di luar. Bahkan orang-orang yang memiliki gagasan, pengalaman, dan keberanian untuk memperbaiki keadaan dapat memilih diam karena merasa suaranya tidak lagi diperlukan.
Padahal negara membutuhkan mereka.
Kaderisasi juga membutuhkan keseimbangan yang sama. Organisasi politik membutuhkan kader yang loyal kepada perjuangannya. Pemerintahan membutuhkan birokrat yang loyal kepada negara. Dunia usaha membutuhkan profesional yang loyal kepada organisasinya.
Semua itu merupakan bagian dari kehidupan organisasi.
Tetapi loyalitas tidak boleh mematikan independensi berpikir.
Kader yang baik bukan kader yang kehilangan pendapat. Kader yang baik adalah kader yang mampu menempatkan kepentingan organisasi dalam kerangka kepentingan yang lebih besar.
Karena itu, meritokrasi bukan berarti meniadakan loyalitas.
Meritokrasi memastikan bahwa loyalitas tidak menggantikan kompetensi.
Negara tidak dibangun hanya oleh mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan. Negara dibangun oleh orang-orang yang mampu bekerja, berpikir, menjaga integritas, dan berani mempertanggungjawabkan pekerjaannya.
*Negara Kuat Adalah Negara yang Mampu Mengoreksi Diri*
Kita juga harus berhati-hati menggunakan istilah failed state.
Indonesia tidak tepat disederhanakan sebagai negara gagal hanya karena masih menghadapi korupsi, ketimpangan, birokrasi yang belum sempurna, atau berbagai persoalan tata kelola.
Pertanyaan yang lebih penting dan konstruktif adalah: Apakah institusi kita terus bergerak menuju sistem yang semakin inklusif, atau masih membiarkan ruang-ruang tertentu terlalu mudah dikuasai oleh kepentingan sempit?
Pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab dengan kemarahan. Ia justru harus dijawab dengan kejujuran.
Apakah rekrutmen benar-benar memberikan ruang bagi yang terbaik?
Apakah promosi jabatan lebih banyak ditentukan oleh prestasi atau kedekatan?
Apakah anak muda berprestasi dari daerah memiliki kesempatan yang sama dengan mereka yang sejak awal memiliki akses?
Apakah kritik berbasis data diterima sebagai masukan?
Dan yang paling penting: Apakah negara mampu mengoreksi dirinya sendiri ketika sebuah kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya?
Negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah salah.
Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengakui kekurangan, memperbaikinya, dan tidak kehilangan keberanian untuk belajar.
Kekuatan institusi bukan diukur dari seberapa jarang ia dikritik, melainkan dari seberapa dewasa ia menerima kritik dan mengubahnya menjadi perbaikan.
Di sinilah hubungan antara institusi dan manusia menjadi sangat penting.
Institusi yang baik membutuhkan manusia yang baik. Tetapi manusia yang baik juga membutuhkan institusi yang memberi ruang untuk bekerja secara benar.
Keduanya tidak dapat dipisahkan.
*Di Atas Ada Allah*
Pada titik inilah saya kembali kepada sebuah falsafah yang selama ini saya pegang:
“Di Atas Ada Allah, Di Bawah Ada Tanah.”
Bagi saya, kalimat tersebut bukan sekadar ungkapan. Ia adalah etika tentang bagaimana ilmu, jabatan, kekuasaan, dan pengabdian seharusnya ditempatkan.
Di Atas Ada Allah berarti kesadaran bahwa setinggi apa pun jabatan manusia, tetap ada kekuasaan yang lebih tinggi.
Jabatan bukan milik pribadi.
Kekuasaan bukan hak mutlak.
Kepercayaan rakyat bukan fasilitas.
Semuanya adalah amanah.
Kesadaran tersebut penting karena kekuasaan selalu memiliki kecenderungan menciptakan jarak. Semakin tinggi seseorang berada, semakin besar kemungkinan ia tidak lagi melihat kenyataan dari bawah.
Karena itu, semakin tinggi jabatan, semakin besar pula tuntutan pertanggungjawabannya.
Bukan hanya pertanggungjawaban administratif dan hukum, tetapi juga pertanggungjawaban moral dan spiritual.
Di situlah integritas memperoleh tempatnya.
Orang yang memiliki integritas tidak mudah menukar prinsip dengan jabatan. Ia tidak mengorbankan kebenaran demi kenyamanan. Ia mampu mengatakan “tidak” ketika sesuatu memang tidak benar, sekalipun mengatakan “tidak” memiliki konsekuensi bagi dirinya.
Pada akhirnya:
Kecerdasan memberi kemampuan.
Integritas memberi arah.
Keberanian memberi makna.
Negara membutuhkan ketiganya.
*Di Bawah Ada Tanah*
Tetapi ada sisi kedua yang tidak kalah penting: Di Bawah Ada Tanah.
Artinya, setinggi apa pun ilmu dan jabatan seseorang, ia tidak boleh kehilangan hubungan dengan kenyataan.
Ilmu harus kembali kepada masyarakat.
Gelar harus kembali kepada pengabdian.
Kebijakan harus kembali kepada kebutuhan rakyat.
Di bawah sana ada petani yang menunggu kepastian harga. Ada nelayan yang menghadapi ketidakpastian penghidupan. Ada pelaku UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan. Ada guru yang mengabdikan hidupnya di daerah. Ada prajurit yang menjaga perbatasan. Ada aparatur yang bekerja jauh dari pusat kekuasaan. Ada anak muda di desa yang memiliki kecerdasan tetapi belum memiliki kesempatan.
Merekalah tanah tempat seluruh kebijakan negara berpijak.
Karena itu, seseorang yang diberi kekuasaan tidak cukup bertanya:” Bagaimana saya akan menggunakan kekuasaan dan memimpin dengan sebaik-baiknya?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:”Dengan kekuasaan yang saya miliki, apa yang dapat saya berikan kepada bangsa?”
Pertanyaan kedua itulah yang membedakan kekuasaan sebagai privilese dengan kekuasaan sebagai amanah.
*Jangan Sampai Negara Kehilangan Orang Terbaiknya*
Pada akhirnya, pelajaran terpenting dari Why Nations Fail bukanlah mencari siapa yang harus disalahkan.
Pelajaran terpentingnya adalah bagaimana sebuah bangsa membangun institusi yang mampu memperbaiki dirinya sendiri.
Negara harus membuka pintu bagi kompetensi.
Memberi ruang bagi kritik.
Menjaga meritokrasi.
Menegakkan hukum.
Memperkuat integritas.
Dan memastikan kekuasaan tidak berubah menjadi alat untuk mempersempit kesempatan bagi orang lain.
Kita tidak perlu takut pada orang pintar.
Yang justru perlu dikhawatirkan adalah ketika orang pintar merasa tidak ada gunanya lagi berbicara.
Kita tidak perlu takut pada kritik.
Yang berbahaya adalah ketika institusi kehilangan kemampuan untuk mendengarkan.
Kita juga tidak boleh menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir.
Jabatan adalah amanah.
Kekuasaan adalah alat.
Ilmu adalah tanggung jawab.
Karena itu, ukuran keberhasilan seseorang bukanlah seberapa tinggi ia berada, melainkan seberapa besar manfaat yang mampu ia berikan ketika berada di atas.
Begitu pula ukuran kemajuan negara bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan ekonominya, melainkan seberapa kuat institusinya, seberapa adil kesempatan yang dibukanya, dan seberapa mampu negara menghadirkan orang-orang terbaik untuk bekerja bagi kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, sebuah bangsa tidak akan menjadi kuat hanya karena memiliki banyak orang pintar.
Ia menjadi kuat ketika orang-orang pintarnya diberi ruang untuk berpikir, orang-orang baiknya diberi kesempatan untuk mengabdi, dan orang-orang yang memiliki integritas diberi kepercayaan untuk menjaga amanah.
Di atas ada Allah.
Di bawah ada tanah.
Dan di antara keduanya ada manusia yang diberi ilmu, jabatan, kekuasaan, dan amanah.
Maka pertanyaan terbesar kita bukan lagi: Berapa banyak orang pintar yang dimiliki negeri ini?
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: Apakah negeri ini cukup dewasa untuk memberi ruang kepada orang-orang terbaiknya?
Sebab ketika orang-orang terbaik diberi ruang, institusi menjadi kuat.
Ketika institusi kuat, negara memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya.
Dan ketika negara mampu memperbaiki dirinya, rakyatlah yang pada akhirnya menikmati hasilnya.
Karena itu, jangan sampai sebuah bangsa kehilangan orang-orang terbaiknya bukan karena mereka tidak ada, melainkan karena sistem tidak memberi mereka ruang untuk mengabdi.
Sebab bangsa yang besar bukan bangsa yang sekadar memiliki banyak orang pintar.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menemukan orang-orang terbaiknya, memberi mereka ruang, menjaga integritasnya, menempatkan mereka pada tempat yang tepat, dan memastikan ilmunya kembali kepada tanah tempat bangsa ini berpijak.
Di atas ada Allah.
Di bawah ada tanah.
Dan di antara keduanya, ada amanah yang harus dipertanggungjawabkan. ***
