Ciamis, BEDAnews.com
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 tahun 2003 tentang pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara daerah, mengharuskan sekolah menyelenggarakan pendidikan mata pelajaran aksara dan bahasa sunda, namun sayangnya tidak dibarengi gereget pemerintah akan tenaga guru bahasa sunda.
Hal ini membuat penggiat kesundaan sekaligus Pengawas pendidikan di UPTD Ciamis, Muhtar angkat bicara. Kepada para awak media Muhtar berujar yang terjadi murid diajari secara borongan, ada pula sekolah mengambil tenaga pengajar yang dirasa punya kompetensi dari sekolah lain.
“Ini menjadi keprihatinan para guru, walupun sebagai panduan belajar mengajar ada kurtilas serta buku panduan,” kata Muhtar disela kegiatan Pasanggiri Bahasa Sunda sa Kabupaten Ciamis Dina Rarangka Pengembangan Bahasa Daerah, Selasa (12/5/2015) di SMPN 8 Imbanagara Ciamis.
Ironisnya, lanjut Muhtar, sarana pendukung pengajaran kesundaan dan budayanya minim, terutama buku-buku bacaan berbahasa sunda. Untuk itu ia berharap pemerintah bisa mengangkat guru bahasa sunda karena Paguron Luhur (Perguruan Tinggi. Red) terus menggodok dan mencetaknya.
Dengan kembalinya Kebudayaan kepada Dinas Pendidikan, menurut Muhtar membuat pengembangan budaya sunda ada titik terang, namun pengembangan kasundaan di sekolah menurut panitennya (perhatiannya) terganjal pula dengan belum dipahami pembuat kebijakan sekolah-sekolah belum ngeuh (interes) berpihak dengan pendanaan.
“Besaran dana BOS sebesar Rp. 800 ribu persiswa cukup bisa dialokasikan untuk pengembangan budaya kesundaan,” ujarnya menanggapi kesulitan dana pengembangan pendidikan yang dialami pihak dinas.
Sementara terkait gelaran pasanggiri yang diadakan dan di danai pemda Ciamis, dianggap sebagai salah satu wujud perhatian pemerintah dalam rangka pengembangan bahasa dan budaya sunda yang cukup efektif, dimana siswa bisa unjuk kemampuan.
“Pasanggiri ada baiknya diselenggarakan juga untuk kalangan kedinasan dan umum”, kata Muhtar. (abraham)
