“Dalam hal ini untuk penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Demak, perlu adanya sinergitas mengenai langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mencegah, menindak, dan merehabilitasi pelaku premanisme,” ucapnya.
Sementara Plh. Bupati Demak menyampaikan bahwa, premanisme merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang meresahkan masyarakat. Tindakan pemalakan, pungutan liar, intimidasi, hingga kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, jelas mengganggu ketertiban umum, menghambat iklim investasi, dan mencederai rasa aman warga.
“Pemberantasan premanisme bukan semata-mata tugas aparat keamanan, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari pemerintah dan elemen masyarakat. Melalui rapat koordinasi ini, saya harapkan terbentuk sinergi yang kuat antar instansi, antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam upaya penindakan, pencegahan dan edukasi terhadap bahaya premanisme,” katanya.
