“Harapan masyarakat sangat sederhana. Ketika beras berlimpah, harga di pasar harus masuk akal, tidak membebani rumah tangga, terutama masyarakat ekonomi rendah,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini,
mendorong Lementerian dan Lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan lanjutan yang memastikan surplus produksi beras berbanding lurus dengan keterjangkauan harga. Penguatan cadangan beras pemerintah, optimalisasi peran Bulog dalam stabilisasi harga, serta pengawasan distribusi dari hulu ke hilir menjadi kunci agar swasembada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Selain itu, penting dilakukan pengamanan pasar beras secara serius. Ia meminta Satuan Tugas Pangan bersama aparat penegak hukum lebih aktif menindak praktik-praktik merugikan yang merugikan konsumen, seperti penimbangan biologi, pengoplosan beras, hingga permainan harga di tingkat distributor dan pengecer.
