Jakarta, BEDAnews.com
Ketua Badan Nasional Zakat Indonesia (BAZNAS) Prof. Bambang Subibyo mengatakan, sengaja kegiatan ini, koordinasi dengan kepala daerah yang belum menyesuaikan dengan pimpinan BAZNAS. Pihaknya melakukan konsolidasi dengan kepala Darah untuk melakukan penyesuaian terkait banyaknya Provinsi, Kabupaten, Kota, yang belum menyusaikan diri dengan ketentuan Undang – Undang No.23 Tahun 2011dan PP No.14 Tahun 2014 tentang pengelolaan Zakat, papar Prof. Bambang Sudibyo, Kamis, (15/12).
Jadi, tambah Bambang, kita agar BAZNAS mentaati peraturan perundang-perudangan. Jangan sampai, BAZNAS sebagai pengelola malah melanggar. Turut mendampingi antara lain: anggota BAZNAS Prof Mundir Suparta Direktur Koordinasi Zakat Nasional (KZN) Mohd Nasir Tajang (Direktur Umum, Kiagus M. Tohir dan Kepala Biro Hukum, Humas dan kelembagaan BAZNAS Ahmad Hambali.
Hingga saat ini, masih ada 6 BAZNAS Provinsi (17 %), 280 BAZNAS Kab/kota 54% yang belum menyesuikan, Kab/kota (46%) . Sebagaimana dalam UU 23 Th 2011 bahwa lembaga ini belum menyesuikan dengan undang – undang dianggap elegal.
Lanjut dia, UU terbesebut dimantapkan dengan Inpres No.3tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian /Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
“Ini senada diucapkan guru besar UGM Fak Ekonomi Yogyakarta, adalah terobosan baru (luar biasa) untuk pengelolaan zakat. Sebab, melalui ini, peraturan perundang- perundangan tersebut, zakat pun menjadi urusan Negara,” ucap guru besar UGM Ekonomi Gajah Mada Yogyakarta.
Untuk diketahui, dalam pasal 36 Undang- Undang Nomor 23, dijelaskan PImpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2, diangkat dan diberhentikn BAZNAS pusat. Sedangkan Pasal 43 menyebutkan PImpinan BAZNAS Kabupaten /Kota dalam Pasal 41ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati /wali kota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS Pusar.
Begitupun dalam pasal 38 jo Pasal 41 UU No.23 Tahun 2011 menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat tanpa izin pejabat yang berwewenang”.
Sementara dalam pasal 38 UU 2011 ditegaskan, “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 38 dipidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- lima puluh juta rupiah.
Disamping kegiatan, juga diharapkan pemerintah daerah mengalokasikan dana operasional BAZNAS dalam pelaksanaan tugasnya BAZNAS, provinsi dengan Anggaran Belanja Daerah dan Hak Amil. (War)
