Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pada pembelanjaan Pemerintah dan Daerah harus memiliki 3 hal yang penting. Pertama, harus memberikan nilai tambah; kedua harus bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri; dan yang ketiga harus efisien.
Presiden Jokowi juga meminta kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP untuk mengawal penuh pembelanjaan Pemerintah dan Daerah.
Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi dalam membeli produk dalam negeri dan dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan semakin terbuka.
Menanggapi hal ini, Bakamla RI terus berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah. Khususnya dalam hal ini, penguatan pertumbuhan ekonomi dan produksi dalam negeri.
Hal ini sejalan dengan cita-cita Bakamla RI, yaitu sinergi membangun negeri. (Red).
