Erwan menjelaskan, pemerintah dan perguruan tinggi memiliki kekuatan yang saling melengkapi dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan. Pemerintah memiliki kewenangan, data, kebijakan, serta fungsi eksekusi, sementara perguruan tinggi memiliki kekuatan pada riset berbasis data, talenta unggul, inovasi, pusat pengetahuan, serta perspektif kritis.
“Pemerintah memiliki kewenangan, data, kebijakan, dan fungsi eksekusi. Di sisi lain, perguruan tinggi kaya akan riset berbasis data, talenta unggul, inovasi, pusat pengetahuan, serta cara pandang kritis. Jika kedua kekuatan ini disatukan melalui _co-creation,_ kita dapat menghadirkan birokrasi yang sederhana, lincah, berintegritas, dan berdampak,” ujar Erwan.
Menurut Erwan, kolaborasi tersebut perlu dibangun melalui empat pilar utama. Pertama, laboratorium kebijakan _(policy lab)_ yang menjadi ruang untuk menguji dan mengembangkan solusi atas berbagai persoalan publik. Kedua, transformasi digital dan kecerdasan buatan _(AI transformation)_ untuk mendorong terciptanya layanan publik yang cerdas, adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
