Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri, Suprayitno menyampaikan Kemendagri telah mendorong Pemerintah daerah (Kab/Kota )untuk mencanangkan Zero Blankspot di wilayahnya. Kemudian melakukan pemetaan blankspot di wilayahnya sampai tingkat Desa/Kelurahan, sehingga dapat menjadi baseline dalam perencanaan pusat dan daerah dalam menekan angka blankspot di wilayahnya.
“Kami mendorong Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memberikan jaminan dan kepastian stabilitas keamanan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah. Serta mewujudkan setiap wilayah berdasarkan kewenangannya mendapatkan akses jaringan Seluler dan Internet terutama pada Sarana prasarana layanan Dasar (Sekolah, Rumah Sakit, Kantor pelayanan/ Perizinan), kantor-kantor Pemerintahan sampai dengan kantor Desa, ruang publik, Kawasan strategis dan Kawasan pariwisata melalui program kegiatan Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota,” katanya.
