Rapat tersebut menghasilkan sejumlah langkah tindak lanjut yang harus segera dijalankan. Komdigi dan BAKTI sepakat mempercepat pembangunan jaringan internet dengan menuntaskan proses perizinan lahan, memperbaiki sistem aplikasi pelaporan daerah terkait blank spot melalui SIGNAL dan PASTI, serta mengoptimalkan skema pendanaan yang tersedia untuk pembangunan BTS di titik-titik blank spot.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga didorong untuk mempercepat sinkronisasi data serta penyelesaian usulan dan perizinan di tingkat kabupaten/kota agar pembangunan dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi..
Dengan hasil rapat ini, Kemenko Polkam menegaskan bahwa, pemerataan konektivitas internet di Kalimantan Barat harus menjadi prioritas pemerintah, melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah dan sektor industri telekomunikasi.
