“Pokok dari SE yang akan dikeluarkan dimaksud yaitu memberikan arahan terkait dengan usulan pembentukan tim di daerah melalui SK Gubernur, mekanisme persetujuan LP2B, dan terkait dengan perambahan hulu migas dah hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses penyusunan SE, akan dilakukan kordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga untuk menyepakati substansi yang akan dimuat,” ujar Restuardy. (Red).
Page 3 of 3
