Selain kesiapan infrastruktur, Pemkab Pamekasan juga telah menunjukkan komitmen melalui dukungan regulasi daerah, serta pembentukan Forum Komunikasi Peduli Sampah dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Angsana.
Dari sisi kelembagaan, Pemkab Pamekasan juga tengah menyiapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah (UPTD BLUD) yang ditargetkan dapat beroperasi penuh pada 2027. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan operasional dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan layanan serta retribusi persampahan.
Dalam proses verifikasi, tim gabungan Pemerintah Pusat juga memberikan sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
Beberapa di antaranya adalah penyempurnaan dokumen dan legalitas, termasuk sertifikat lahan, dokumen lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta penetapan kriteria tarif retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
