Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Maddaremmeng, mengatakan, verifikasi lapangan menjadi tahapan penting untuk memvalidasi kesiapan daerah sebelum memasuki proses pelaksanaan teknis pembangunan infrastruktur persampahan.
Menurutnya, verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data teknis, memetakan kondisi pengelolaan sampah yang telah berjalan, serta mengecek kesiapan dokumen pendukung yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
“Kesiapan dokumen, kondisi eksisting, dan berbagai aspek teknis perlu dipastikan sejak awal agar tahapan pelaksanaan Program LSDP dapat berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” jelas Maddaremmeng.
Berdasarkan hasil analisis data, volume sampah di Kabupaten Pamekasan pada 2025 mencapai sekitar 281 ton per hari. Namun, kapasitas pelayanan pengangkutan sampah saat ini baru menjangkau 8 dari total 13 kecamatan.
