Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Iwan Kurniawan, menjelaskan bahwa, penetapan lokasi penerima program menjadi agenda yang sangat mendesak. Kemendagri dijadwalkan menyampaikan lokasi beserta alokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan paling lambat 10 Agustus sebagai dasar pelaksanaan mekanisme on-granting.
“Setelah lokasi ditetapkan, akan dilakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi kesiapan daerah, menyusun Annual Work Plan (AWP), serta memastikan kesiapan kelembagaan dan pembiayaan sebelum penandatanganan naskah perjanjian hibah pada November 2026,” ungkap Iwan.
Selain itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, menegaskan bahwa, Kemendagri akan terus mengawal proses penetapan lokasi, memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, serta melakukan supervisi dan pembinaan kepada pemerintah daerah agar seluruh persyaratan program dapat dipenuhi sesuai jadwal. Ia menilai, LSDP menjadi momentum penting untuk memperkuat pengelolaan sampah nasional melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
