“Kehadiran NUDP diharapkan membantu pemerintah kota untuk mengkoordinasikan perencanaan infrastruktur perkotaan lintas sektor melalui peningkatan kapasitas dalam perencanaan terpadu serta memprioritaskan program investasi yang membutuhkan sumber pembiayaan skala besar,” kata Restuardy.
Untuk optimalisasi pelaksanaan NUDP di kota tahap II, diperlukan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara pemerintah kota dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
“Pemerintah kota diharapkan memberikan dukungan melalui penyusunan tim koordinasi kota yang melibatkan organisasi perangkat daerah terkait, menyiapkan data yang dibutuhkan serta terlibat aktif pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh NUDP,” imbuh Restuardy.
