Trend tersebut harus diantisipasi oleh pemerintah kota melalui penyediaan layanan perkotaan, termasuk layanan infrastruktur dengan kemampuan pembiayaan yang dimiliki. Oleh karena itu, pemerintah kota perlu didorong untuk memiliki prioritas dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah yang terukur dengan memaksimalkan integrasi rencana tata ruang (spasial) dan rencana pembangunan daerah (aspasial); mempertimbangan analisis dampak dari infrastruktur yang akan dibangun; serta dapat memasukan sumber pembiayaan alternatif dalam rencana pembangunan daerah terkait insfrastruktur.
Pada acara sosialisasi tersebut, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud menyampaikan bahwa, NUDP merupakan kegiatan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia dalam upaya penyelesaian permasalahan pembangunan infrastruktur perkotaan yang saat ini telah dilaksanakan di lima kota pilot tahap I.
