Sementara itu, Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Iwan Kurniawan, menegaskan perlunya konsolidasi perencanaan dan peningkatan kapasitas fiskal agar pembangunan lebih merata.
Selanjutnya, Kementerian Keuangan memaparkan arah kebijakan APBN 2026 yang berfokus pada sinergi pusat dan daerah, serta prioritas kesejahteraan masyarakat di sektor strategis.
Pemerintah daerah dihimbau melengkapi data SIPD untuk mendukung konsistensi antara data, dokumen perencanaan, dan pengendalian pembangunan.
Kegiatan asistensi ini dihadiri Kemendagri, Bappenas, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah se-Kalimantan dan Sulawesi, serta Tim Teknis SIPD.
Melalui kegiatan ini, Kemendagri berharap kualitas perencanaan pembangunan daerah semakin meningkat, terarah dan berbasis data. (Red).
