Pada forum tersebut, seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan sinkronisasi data spasial, identifikasi kondisi topografi, demografi, serta inventarisasi berbagai aspek yang terdampak sebagai dasar penyusunan langkah-langkah penyesuaian kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menegaskan bahwa, Kemendagri mendukung penuh upaya sinkronisasi lintas sektor agar hasil penegasan batas negara dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang daerah secara terpadu.
“Perubahan batas negara harus diikuti dengan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang daerah agar pembangunan kawasan perbatasan tetap terarah, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” ujar perwakilan Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
