Iwan menambahkan, RKPD Tahun 2027 menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah. “Oleh karena itu, penyusunannya perlu dilakukan secara terukur, terintegrasi dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional,” imbuh Iwan.
Pada pelaksanaan fasilitasi tersebut, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri juga menghadirkan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait serta Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) I hingga SUPD IV untuk memberikan masukan terhadap substansi urusan pemerintahan dan berbagai kebijakan sektoral sebagai bahan penyempurnaan RKPD Provinsi Riau Tahun 2027.
Melalui proses fasilitasi ini, diharapkan dokumen RKPD Provinsi Riau Tahun 2027 dapat semakin berkualitas, komprehensif, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun kebutuhan pembangunan daerah.
