Guna mendukung percepatan program tersebut, Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan memperkuat pembinaan teknis kepada pemerintah daerah, khususnya dalam penyelenggaraan layanan perizinan bangunan. Pembinaan tersebut diarahkan untuk memastikan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) berjalan optimal sehingga proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk untuk pembangunan rumah bersubsidi dalam jumlah besar, dapat dilakukan secara cepat, efektif dan tanpa hambatan.
Selain itu, dukungan pemerintah daerah juga semakin diperkuat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai Dukungan Program Tiga Juta Rumah. SKB tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan, antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penghapusan pembatasan domisili KTP bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan pembangunan rumah subsidi, khususnya di wilayah yang memiliki ketersediaan lahan lebih luas.
