Selain penguatan kelembagaan, Fauzan menekankan pentingnya integrasi ekonomi kreatif ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hingga Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Upaya tersebut perlu didukung melalui sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Fauzan menyampaikan, sejumlah tantangan yang masih perlu ditindaklanjuti dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah, antara lain penguatan data dan pemetaan potensi ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur dan akses pembiayaan, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), serta pembangunan ekosistem ekonomi kreatif yang kolaboratif dan berkelanjutan.
