Menurutnya, pengembangan ekonomi kreatif memerlukan kejelasan pembagian peran dan kewenangan antar tingkatan pemerintahan agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya tumpang tindih program maupun kegiatan di lapangan.
“Pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan kolaborasi yang kuat dan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Fauzan.
Ia juga menegaskan bahwa, penguatan kelembagaan ekonomi kreatif tidak selalu harus dilakukan melalui pembentukan perangkat daerah baru. Menurutnya, penguatan dapat dilakukan melalui optimalisasi kelembagaan yang telah tersedia dengan mempertimbangkan beban kerja, tipologi daerah dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
