Binarti mengatakan, masih terdapat sejumlah kendala dalam pencapaian SPM bidang sosial, antara lain keterbatasan anggaran, penetapan target, penentuan penerima layanan, pemenuhan mutu pelayanan, ketersediaan dan validitas data, penginputan data pada aplikasi e-SPM, serta adanya perubahan target.
Di sisi lain, guna mendukung program Sekolah Rakyat, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan ketersediaan lahan dan kelengkapan dokumen Readiness Criteria, termasuk dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah Kabupaten/Kota menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan penerapan SPM bidang sosial melalui penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas data, koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pelaksanaan dan pelaporan SPM. (Red).
