Berkaitan dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Wahyu mengatakan bahwa, Kemendagri telah memberikan dukungan melalui Surat Direktur Jenderal Bina Bangda Nomor 400.2.3/5448/BANGDA tanggal 25 Agustus 2025.
DTSEN juga telah diakomodasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJPD, RPJMD, hingga RKPD.
Selain SPM, Kemendagri turut mendorong pemerintah daerah mendukung penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat (SR). “Pemerintah daerah diminta menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bentuk komitmen dalam melengkapi dokumen Readiness Criteria (RC) pembangunan SR,” jelas Wahyu.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung, Binarti, menyampaikan bahwa, capaian SPM Provinsi Lampung pada 2025 berada pada kategori tuntas utama dengan persentase 96,06 persen. Adapun capaian SPM bidang sosial Provinsi Lampung pada 2026 tercatat sebesar 53,6 persen.
