Masih terdapat kesenjangan sekitar 8,95% pada akses air minum layak, 3,2% pada akses air minum aman, dan 10,53% pada akses air minum perpipaan sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024.
“Jika dikaitkan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) maka pencapaian pada bidang air minum masih jauh,” ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan data yang diolah dalam SIPD Kemendagri, terdapat pengurangan jumlah kegiatan di Program Air Minum untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun 2019 hingga 2023.
Hal ini disebabkan semakin banyaknya daerah yang melakukan penyesuaian ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, di mana hanya terdapat satu kegiatan untuk program air minum.
