Dalam proses penilaian, Komisi Kejaksaan RI menggunakan sejumlah indikator utama yang mencakup aspek integritas dan kepatuhan, kualitas penegakan hukum, inovasi pelayanan publik, kepemimpinan organisasi, capaian kinerja, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.
Aspek integritas menjadi perhatian utama, termasuk rekam jejak satuan kerja dalam menjaga disiplin internal, pencegahan gratifikasi, serta penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Selain itu, kualitas penanganan perkara turut menjadi indikator penting, termasuk keberhasilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, pemulihan kerugian negara, penerapan restorative justice, serta efektivitas penanganan perkara prioritas lainnya.
