Cimahi, BEDAnews
Dugaan tindak pidana korupsi pembuatan sertifikat masal proyek nasional agraria (Prona) di Kota Cimahi, segera disidangkan. Pasalnya, kejaksaan setempat sudah menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBB).
Kepala kejaksaan Negeri Cimahi, Reza Pahlevi didampingi Kepala Seksi Intelijen Roy Rovalino, Rabu (24/10) mengatakan, diduga ada penyimpangan dalam proses pembuatan sertifikat masal yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi.
Hasil pemeriksaan yang dilakukan, menunjukan diduga adanya pungutan antara Rp. 2 juta hingga Rp. 5 juta dalam pembuatan sertifikat masal melalui program Prona tersebut.
Sedikitnya ada 200 korban warga kota Cimahi yang diminta uang oleh oknum dalam proses pembuatan sertifikat masal. Ini diduga terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dalam pembuatan sertifikat masal. “Kami sudah menyampaikan berkas hasil pemeriksaan kepada PNBB, selanjutnya akan dilakukan sidang untuk membuktikan secara hukum dugaan penyimpangan tersebut,” papar dia.
Tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut diduga sudah merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, sebab pembuatan sertifikat masal yang dilakukan BPN melalui program Prona merupakan kegiatan pemerintah yang dilakukan secara gratis.
Pelimpahan berkas pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Cimahi ini merupakan salah satu dari tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cimahi.
Selain melakukan pemeriksaan atas kasus tindak pidana korupsi di tiga kecamatan yang ada, Kejaksaan Negeri Cimahi juga sejak beroperasi pada 2011, dalam satu bulannya melakukan penanganan sejumlah kasus dugaan tindak pidana umum. Sediktnya ada 15 hingga 20 kasus tindak pidana umum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cimahi. (Bubun M)
