“Ya, jika anak tidak sekolah atau angka tidak masuk sekolah tinggi di wilayah tersebut, PKH akan dicabut. Kriteria warga KPM hasil pendataan BPS dan research pihak dinsos setempat,” jelasnya.
“Apabila ada anak yang tingkat kehadiran ke sekolahnya buruk, bantuan akan distop. Anaknya harus sekolah,” tegas Agus
Dari kegiatan ini kemudian di evaluasi, apakah ada kekurangan dan lainnya, kemudian kita pelajari guna peningkatan lebih baik kedepannya,” ucap Agus.
Kasie Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PPPA Purwakarta, Yuyun Hasanah menerangkan, tanggung jawab warga KPM terkait kesehatan. Kewajiban mengingat kesehatan balita dan ibu hamil tiap minggu untuk mengunjungi Posyandu.
“Pemberdayaan KPM kami memiliki 83 pendamping PKH untuk mengawal program ini sampai tuntas tepat sasaran dan mampu dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
