Warga akan dibebaskan dari biaya sewa sebesar Rp1,7 juta per bulan selama enam bulan, dan pembebasan ini tidak dianggap sebagai utang. Kesepakatan ini juga telah dikonsultasikan dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menjamin legalitasnya.
Penandatanganan kontrak dan serah terima kunci pada 29 Juli 2025 di Kantor Wali Kota Jakarta Utara dihadiri oleh berbagai pihak: Wali Kota Hendra Hidayat, Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz, Dandim 0502 Kolonel Inf Dony Gredinand, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
Wali Kota Hendra menegaskan bahwa, kontrak hunian HPPO telah mengakomodasi aspirasi warga dan pemerintah daerah siap memfasilitasi kebutuhan tambahan seperti pemindahan sekolah anak-anak. Ini menunjukkan bahwa, penyelesaian yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan keberlanjutan hidup warga.
