Di era Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono, masalah ini pun tidak menunjukkan kemajuan berarti. Saya mengikuti perkembangannya dan melihat seolah tidak menjadi prioritas. Bahkan, sempat muncul berbagai persoalan baru antara pemerintah dan warga eks Kampung Bayam.
Perubahan nyata baru terlihat ketika Pramono Anung dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil dan menyeluruh.
Pada 6 Maret 2025, dilakukan penyerahan simbolis kunci hunian oleh Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, bersama perwakilan PT. Jakpro.
Namun demikian, warga belum dapat langsung menempati hunian tersebut karena kendala administratif dan komunikasi.
Atas hal tersebut, sempat memicu kritik publik terkait janji-janji kampanye, termasuk dugaan inkonsistensi terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 979 Tahun 2022, serta Surat Wali Kota Jakarta Utara yang memverifikasi hak warga atas hunian KSB.
