Menurut Fachrul Razi, jabatan publik di bidang strategis seperti Imigrasi seringkali dijadikan ajang transaksi politik akomodatif, bukan berdasarkan meritokrasi keilmuan, yang akhirnya melahirkan kebijakan tipu-tipu yang merugikan kedaulatan negara dan mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional.
*Rekomendasi Urgen: Agenda Reformasi Total Imigrasi*
Guna menyelamatkan institusi penegak kedaulatan negara ini, Dr. Fachrul Razi mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah radikal.
– Pertama, Pembersihan Struktural Total. Menuntut pencopotan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pejabat yang berada di bawah Direktorat Izin Tinggal dan Kantor-Kantor Imigrasi wilayah strategis yang terindikasi dalam laporan PPATK.
– Kedua, Digitalisasi Penuh Tanpa Tatap Muka (End-to-End E-Government): Memangkas seluruh interaksi fisik dalam pengurusan izin tinggal guna menutup ruang pemerasan dan negosiasi ilegal antara petugas dan biro jasa.
– Ketiga, Restrukturisasi Sistem Kepatuhan Internal. Fachrul Razi mendesak dibentuknya badan pengawas eksternal independen yang memantau transaksi keuangan berkala pejabat imigrasi guna mencegah pemanfaatan rekening nominee di masa depan.
