*Potensi Korupsi dan Modus Sistematis di Tubuh Imigrasi*
Sebagai mantan pimpinan Komite I DPD RI yang bertahun-tahun mengawasi mitra kerja keimigrasian, Dr. Fachrul Razi memetakan beberapa titik rawan dan potensi korupsi struktural yang mendesak untuk diselesaikan:
– Pertama, Penyalahgunaan Wewenang Diskresioner Izin Tinggal. Pengurusan Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Dokumen Keimigrasian WNA menjadi ladang basah karena adanya celah birokrasi yang sengaja dibuat rumit demi memeras pemohon atau biro jasa.
– Kedua, Sindikat Rekening Penampung (Nominee Accounts). Modus canggih yang menggunakan rekening milik staf bawah tanah, cleaning service, office boy, hingga membeli rekening pihak ketiga menunjukkan sistem pengawasan internal (Internal Audit) kementerian yang mandul dan sengaja ditutupi secara struktural.
– Ketiga, Korupsi Berjamaah dengan Kodefikasi Khusus. Penggunaan istilah-istilah tersamar seperti “Malaikat” untuk jatah pejabat tinggi, serta kode “konser band, vokalis, hingga koreografer” membuktikan bahwa praktik rasuah ini telah terlembagakan (institutionalized corruption) dari level bawah hingga pucuk pimpinan.
– Keempat, Pungutan Liar Mingguan yang Terjadwal. Adanya setoran rutin mingguan yang menyeret nama mantan Dirjen yang kini menjadi Wamen menunjukkan mentalitas rent-seeking (pemburu rente) aparat penegak hukum keimigrasian.
