• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Kasus BW-Samad, IPW: Jaksa Agung Jangan Otoriter

Kasus BW-Samad, IPW: Jaksa Agung Jangan Otoriter

Asep Budi by Asep Budi
15 Februari 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, BEDAnews.com

Pernyataan Jaksa Agung bahwa deponering kasus Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad adalah bentuk sikap otoriter dan arogan, yang tidak menghargai kerja profesional kepolisian, apalagi aparatur Kejaksaan negeri sudah melakukan P21 terhadap kasus itu. Demikian diungkapkan Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch kepada wartawan melalui siaran pers, Minggu (14/2).

Ind Police Watch (IPW) mengingatkan Jaksa Agung bahwa syarat deponering adalah kasus tsb menyangkut kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan umum. Dalam kasus BW-Samad sama sekali tidak menyangkut kepentingan umum dan hanya menyangkut kepentingan pribadi. Jika diambil langkah deponering otomatis kasusnya ditutup dan keberadaan BW-Samad sebagai tersangka hilang.

BeritaTerkait

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026

“Tapi keduanya tetap tersandera dalam ketidakpastian hukum, tersandera apakah bersalah atau tidak. Jika kasusnya diselesaikan di pengadilan, jika keduanya memang tidak bersalah pasti akan dibebaskan. Artinya jika memang tidak bersalah kenapa takut. Selama ini, saat menjadi pimpinan KPK, kedua agresif memenjarakan koruptor tapi kenapa mereka takut masuk penjara, jika memang benar,” tambah Neta

IPW menilai apa yg dilakukan Jaksa Agung dlm kasus BW dan Samad adalah mempolitisasi persoalan hukum untuk pencitraan. Manuver Jaksa Agung ini sangat berbahaya bagi rasa keadilan public, maupun masa depan perkembangan hukum. “Inilah jadinya jika jabatan Jaksa Agung dipegang oleh politisi. Kerja profesionalnya bukan berorientasi pada penegakan hukum tapi lbh berorientasi pada kepentingan politik pencitraan,” tegasnya.

Sekali lagi IPW mengecam, sikap Jaksa Agung yang bermanuver dengan mengatakan akan mendeponering kss BW dan Samad. Bahkan mengatakan, deponering itu adalah hak prerogatifnya. Ini menunjukkan Jaksa Agung sangat otoriter dan menjadikan penegakan hukum untuk kepentingan politik dan pencitraannya.

“Sebab itu, IPW mendesak, jika Presiden melakukan reshufel kabinet, Jaksa Agung harus menjadi target pertama pergantian. Sebab, sikap Jaksa Agung ini sudah melecehkan kerja profesional Polri yang sudah bekerja keras menuntaskan kasus BW-Samad,” imbuhnya.

Lanjutnya, sikap Jaksa Agung itu juga melecehkan kinerja aparatur Kejaksaan yang sudah melakukan P21 pada kasus itu. Tragisnya, sikap Jaksa Agung itu telah membunuh kepastian hukum di negeri ini. Jika Jaksa Agung benar benar professional, seharusnya kasus BW-Samad segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk diselesaikan dengan cara cara hukum dan bukan dangan cara cara otoriter yang sarat arogansi kekuasaan mentang mentang yang bersangkutan sebagai Jaksa Agung, pungkasnya. (MR)

 

 

 

 

Previous Post

Asep Yani Pimpin GOLKAR Lampung Selatan Periode 2016 – 2021

Next Post

Sambut HUT ke 39, Yonarmed 7/105 GS Gelar Pengobatan Gratis

Related Posts

TNI-POLRI

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
Ragam

Sorotan Dinda Ghania, Daniel Mutaqin Ingatkan Warganet Bijak Mengkritik

21 November 2026
TNI-POLRI

โ€ŽSinergi Kamtibmas Kapolsek Pagelaran, Berikan Edukasi Jelang Shalat Jum’at di DKM AL-Istikomah

21 November 2026
Hukum

Ada Gugatan Merek EXCELLTEL, HH Selaku Pendaftar Pertama: Silahkan PN Jakarta Selatan Memeriksa

21 November 2026
Ekonomi

UMP Jabar 2027 Naik Rp.682.399 Jadi Rp3 Jutaan

21 November 2026
Next Post

Sambut HUT ke 39, Yonarmed 7/105 GS Gelar Pengobatan Gratis

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021