Brigjen TNI Antoninho mengatakan bahwa Berdasarkan Undang Undang No.34 Tahun 2004 ttg TNI dalam Bab II, Pasal 2 Sub pasal d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak BERPOLITIK PRAKTIS dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, Hak Asasi Manusia, ketentuan Hukum Nasional, dan Hukum Internasional yang telah diratifikasi. Politik TNI adalah Politik Negara. Sehingga TNI sebagai ALAT PERTAHANAN NEGARA tetap berpegang teguh tehadap Profesionalisme dan Netralitas TNI.
Oleh sebab itu TNI AD tidak boleh terlibat dalam politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. TNI harus tetap fokus pada tugas pokoknya, yaitu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
