Cimahi, BEDAnews-
Dugaan terjadinya manipulasi hasil raihan suara partai dan Caleg di lima Daerah Pemilihan (Dapil) di Kota Cimahi, menjadi bahan laporan yang disampaikan DPC LSM Aliansi Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.”Hal itu diduga dilakukan oleh beberapa oknum anggota partai yang bekerjasama dengan oknum PPS dengan pola penggelembungan suara partai dan caleg dan pengurangan suara partai dan caleg,” kata Ketua DPC Aliansi Indonesia Kota Cimahi, Senin (2/6).
Selain itu, kata Asep, laporan juga disampaikan kepada MK karena terjadinya protes dari partai partai yang mengarah pada Pemilu Ulang, akibat terjadinya dugaan manipulasi raihan suara yang berujung pada sengketa antara partai dan caleg pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Cimahi, yang gugatannya dimohon oleh Partai Bulan Bintang kepada Mahkamah Konstitusi.
Dia berharap, laporan hasil investigasi yang disampaikan kepada MK dapat mengembalikan citra Pemilu Legislatif yang demokratis dan mengembalikan suara pada yang berhaknya baik itu partai maupun caleg di lima Dapil yang ada. “Efek dan putusan MK semoga menjadi dasar KPU Kota Cimahi untuk memperbaiki keputusannya sehingga tersusun anggota DPRD yang benar-benar mewakili pemilih dan partainya,” tandasnya.
Dilain pihak, Ketua LSM Kompas Fajar Budhi Wibowo mengatakan, saat melakukan investigasi kepada salah seorang Ketua PPS di Kota Cimahi, diduga ada formulir C1 ‘bodong’ yang beredar.Jika terbukti, hal itu akan menjadikan kesimpangsiuran data raihan Pemilu Legislatif. Faktanya, awalnya banyak yang lapor kepada Panwaslu terkait dugaan selisih hasil suara Pileg yang lalu, seperti terjadi di Kelurahan Baros atau Cigugurtengah, ternyata setelah dilakukan penelusuran, akhirnya KPU Kota Cimahi tidak melakukan validasi di kelurahan Baros atau Cigugurtengah, setelah ada perintah dari Panwalu Kota Cimahi saat validasi C1 plano beberapa waktu lalu.
Fajar menambahkan, pihaknya juga merasa kaget ketika membaca pemberitaan media yang disampaikan Ketua Panwaslu Kota Cimahi Maman Suarman, jika ada keterlambatan oleh Panwaslu untuk menindaklanjuti laporan kepada Gakumdu. “ika ada keterlambatan dari pelapor tidak masuk akal karena laporan disampaikan sejak jauh hari, hal ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak agar waspada kepada diri sendiri dan orang lain, karena segala hal yang berkaitan dengan kecurangan pasti ada konsekwensinya,” paparnya. (bun)
