Ternate, BEDAnews.com
Setiap pemimpin dalam asumsi publik pastinya mengetahui kinerja kerja para bidang hingga ke jajarannya, baik Institusi Pemerintahan, Lembaga Penegak Hukum hingga pada tingkat LSM. Namun kali ini nampak beda dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Pol Badrodin Haiti salah satunya terkait kasus dugaan tindak pidana Korupsi anggaran pembangunan Mesjid raya Sanan Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) senilai Rp.1,5 miliar tahun 2009 dengan salah satu tersangka mantan Bupati Kepsul Ahmad Hidayat Mus (AHM).
Bagaimana tidak, meski diakui penanganan perkara yang kini di tangani Bareskrim Mabes Polri setelah di take over Polda Malut setahun lalu tetap di proses, namun Badroedin tidak tahu persis perkembangannya hingga saat ini.
"Itu sedang dalam proses, saya belum cek, belum tahu perkembangannya, tetapi sudah ditangani Bareskrim Polri," ungkap Kapolri, Jenderal Pol Badroedin Haiti saat di wawancarai sejumlah wartawan usai tatap muka dengan Polda Malut di Bela Internasional Hotel Kamis (19/5) kemarin.
Meski begitu, ia mengaku dalam penanganan kasus tersebut pihaknya dalam hal ini Bareskrim mengalami kesulitan, namun tidak mengetahui persis kesulitan apa dimaksud, sebab yang mengetahui itu adalah Bareskrim.
"Secara tekhnis memang ada kesulitan kesulitan, tentu itu sedang dicarikan jalan keluarnya, saya gak tahu, nanti dari Bareskrim," ujarnya singkat.
Hal ini rupanya senada dengan pengakuan Kapolda Malut, Brigjen Pol Zulkarnain Adinegara selaku pihak yang menangani perkara tersebut sejak awal penyelidikan hingga pada tingkat penyidikan serta penetapan tetsengka. ”Setahu saya kasus itu masih diproses,” ungkapnya belum lama ini.
Sekedar diketahui, kasus yang mulai ditangani penyidik Ditreskrimsus Polda Malut tahap penyelidikan tahun 2011 dan menetapkan sebanyak 9 tetsangka diantaranya AHM hingga kini tak ada titik tetang kepastian hukumnya. Bahkan satu tersangka inisial AH telah ditetapkan sebagai DPO Kepolisian. Anehnya lagi, kasus yang kini ditangan Bareskrim Mabes Polri setelah di take over Polda Malut sejak 2015 lalu, hingga berita ini naik cetak belum diketahui kepastian hukum terhadap 9 tersangka itu, bahkan para tersangka terlihat bebas menghirup udara segar seakan tidak tersangkut masalah hukum. (SN)












