Jakarta, BEDAnews.com
Kapolri ternyata sudah dibohongi pihak penyelenggara turnamen sepakbola Piala Bhayangkara. Penyelenggara dengan meyakinkan menyatakan, Piala Bhayangkara akan dimulai 17 Maret 2016 di Bandung dengan menghabiskan dana Rp 20 miliar, ternyata proses ijin turnamennya hingga kini belum diajukan penyelenggara ke Tim Transisi Sepakbola maupun Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Demikian ditegaskan Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch kepada wartawan melalui siaran pers, Senin (17/2).
“Merasa difaitaccompli dan melihat penyelenggara Piala Bhayangkara sudah melakukan kebohongan publik, Selasa 17 Feb 2016 siang ini Tim Transisi akan menemui Kapolri,” imbuh Neta.
Ind Police Watch (IPW) menilai, terlalu banyak keanehan di balik penyelenggaraan Piala Bhayangkara. Semula elit Polri mengatakan, Piala Bhayangkara akan digelar 17 Pebruari 2016 di Palembang. Kemudian diubah menjadi 27 Maret 2016 di Bandung, padahal proses ijinnya belum diajukan ke Tim Transisi maupun BOPI.
Keanehan lain, penyelenggara Piala Bhayangkara adalah figur-figur dari organisasi sepakbola yang dibekukan pemerintahan Presiden Jokowi. Organisasi itu dibekukan karena sarat dengan mafia sepakbola dan mafia pengaturan skore pertandingan, yang diduga sarat dengan kepentingan mafia judi bola.Organisasi ini dibekukan pemerintahan Presiden Jokowi karena akan direformasi dan Tim Transisi serta BOPI sebagai ujung tombak perubahannya. “Tapi anehnya para mafia sepakbola ini berhasil mempecundangi Polri dan menggulirkan Piala Bhayangkara,” ujarnya.
IPW mendesak Polri bersikap transparan agar segera membuka siapa saja sponsor Piala Bhayangkara. Sehingga publik bisa mengetahui, apakah ada pengusaha hitam atau pengusaha yang terlibat mafia sepakbola terlibat di dalam pendanaan Piala Bhayangkara. Sebab sangat mustahil jika Polri yang membiaya Piala Bhayangkara mengingat Polri selalu mengeluh kekurangan dana. Sikap tertutup Polri terhadap dana sponsor Piala Bhayangkara bisa membuat elit-elit Polri dituding telah menerima gratifikasi dari penyelenggaran Piala Bhayangkara.
Elit elit Polri harus ingat bahwa Polri adalah lembaga negara sehingga segala sesuatu yang menyangkut pendanaan dari pihak luar harus transparan dan jelas, jika tidak elit-elit Polri yang terlibat dalam Piala Bhayangkara bias terjerat tuduhan gratifikasi dan korupsi.
Mengingat terlalu banyak mudaratnya, sebaiknya Kapolri segera membatalkan Piala Bhayangkara. Apalagi Piala Bhayangkara jelas-jelas tidak ada manfaatnya bagi Polri dan sangat bertolak belakang dengan tugas-tugas kepolisian. “Jangan sampai Kapolri Badroeddin Haiti yang sebentar lagi pensiun malah terjerat masalah akibat ulah mafia sepakbola yang memperalat Polri untuk menggulirkan Piala Bhayangkara,” pungkasnya. (MR)












