Usai menemui keluarga korban, selanjutnya Gubernur bersama rombongan bergerak menuju lokasi dimana perahu tersebut tenggelam, ditempat tersebut Khofifah menyinggung tentang regulasi penyeberangan dan proses penyeberangan sungai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
“Harusnya trayek itu ada SK dari bupati kalau antar kabupaten, kelayakan armadanya, sertifikasi dari nahkodanya meskipun itu penyeberangan tidak terlalu lebar, mestinya regulasi itu bisa kita rapikan bersama,” tutur Gubernur Khofifah.
“Saya koordinasi dengan Dishub bagaimana kita memastikan karena untuk sertifikasi nahkoda dan kelayakan armada itu dari pusat, bisakah kita dapat garanti sehingga sertifikat nahkoda dan kelayakan armada bisa cepat dan gratis, sehingga mereka yang sumber incomenya dari penyeberangan seperti ini dan mereka yang membutuhkan percepatan akses bisa sama-sama mendapatkan kemudahan dan murah,” terang Gubernur Jatim.
