Fakta itu membuat bulu kuduk berdiri. Bagaimana tidak, kasus korupsi yang terjadi saat ini bukannya makin berkurang, sebaliknya semakin meningkat. Tidak heran memang, dengan mahalnya biaya pemilihan para wakil rakyat dan kepala daerah maka sebisa mungkin bila mereka telah terpilih menjadi wakil rakyat ataupun kepala daerah, modal yang telah dikeluarkannya harus bisa kembali lagi.
Mirisnya lagi, modal untuk membiayai pencalonan mereka duduk di kursi kekuasaan, umumnya tidaklah bersumber dari kantong mereka sendiri. Tapi dibiayai oleh para pemilik modal (pengusaha). Hingga setelah berhasil dalam pemilihan, yang tadinya dengan muka manis berjanji untuk memenuhi segala urusan rakyat, berbalik bermuka masam dan mengingkari janji-janji politiknya. Kiblat dan keberpihakan mereka mengarah pada pengusaha. Jadilah penguasa sekadar memosisikan diri sebagai regulator yang menghamba pada para kapitalis belaka.
