Partai politik juga wajib membuka ruang dialog bermakna antara DPR, pemerintah, mahasiswa, serikat buruh dan masyarakat sipil. Presiden Prabowo sudah memerintahkan agar forum dialog dibuka, dan sejumlah partai menyatakan siap terlibat. Namun, dialog hanya akan bermakna jika dijalankan dengan kesungguhan, bukan sekadar formalitas untuk meredakan ketegangan sosial.
Jika parpol dan DPR gagal memenuhi 17+8 Tuntutan Rakyat, legitimasi politik mereka akan semakin rapuh. Demokrasi kehilangan substansi ketika wakil rakyat lebih sibuk mempertahankan privilese daripada menjalankan fungsi representasi.
Sebaliknya, bila parpol berani memecat kader yang tidak etis, memperjuangkan transparansi, melakukan reformasi kelembagaan dan membuka ruang partisipasi rakyat, maka legitimasi demokrasi akan semakin kuat.
