Reaksi partai dengan menonaktifkan anggota yang kontroversial memang terlihat cepat, tetapi publik menilai itu hanya langkah kosmetik. Solusi sesungguhnya adalah pemecatan dan pemrosesan PAW agar akuntabilitas terjamin. Mahkamah Kehormatan Dewan perlu melakukan pemeriksaan mendalam, bahkan bila perlu KPK turun tangan jika ada indikasi pelanggaran hukum.
Lebih jauh, parpol harus membuktikan keberpihakan nyata kepada rakyat. Beberapa partai sudah menyatakan dukungan terhadap penghentian tunjangan DPR, membuka ruang dialog publik, dan menjanjikan reformasi kelembagaan.
Namun, janji itu hanya bermakna jika diwujudkan dalam kebijakan konkret. Reformasi DPR harus dijalankan secara menyeluruh, mulai dari audit independen yang diumumkan kepada publik, peningkatan syarat moral dan pendidikan bagi calon legislatif, penolakan terhadap mantan koruptor, hingga penghapusan fasilitas berlebihan yang membebani APBN.
