Jika rakyat menuntut penghentian tunjangan rumah DPR, pembatalan kenaikan gaji, transparansi anggaran, serta perlindungan terhadap demonstran, maka parpol dan DPR wajib menindaklanjutinya. Semua itu merupakan amanat konstitusional bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat,” sekaligus bukti komitmen terhadap etika politik.
Sejumlah langkah awal memang sudah diambil, seperti penghentian tunjangan rumah, moratorium perjalanan luar negeri dan keterbukaan take home pay anggota DPR. Presiden Prabowo bersama pimpinan partai juga menyatakan setuju untuk menghapus tunjangan DPR dan menghentikan fasilitas berlebihan.
Namun demikian, publik tetap menuntut agar langkah ini dijalankan secara konsisten oleh pemerintah dan DPR. Akan menjadi kesalahan fatal jika respons cepat dari parpol, DPR, atau pemerintah hanya sebatas kebijakan sementara untuk meredam gejolak.
