Bahkan hal tersebut, secara tidak langsung bukan hanya menyebabkan terjadinya kehilangan momentum dan potensi kunjungan wisata. Tetapi juga berdampak pada penurunan pendapatan daerah Kota Bandung dari sektor pariwisata, dan juga perputaran ekonomi masyarakat yang selama ini memanfaatkan keberadaan dari Bandara Husein Sastranegara.
Meski demikian, Kang Asmul menegaskan, reaktivasi Bandara Husein Sastranegara tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh Pemerintah Kota Bandung, karena kewenangan tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan.
“Karena ini merupakan dan berada di kebijakan Kementerian Perhubungan, maka saya dorongnya harus dari berbagai sisi dan adanya kajian yang lebih komperhensif, misalnya berapa banyak jumlah pengguna dari penerbangan ini, bagaimana kesiapan fasilitas pendukung menuju dari dari bandara tersebut, ketersediaan tempat parkir yang memadai, dan lainnya. Sehingga ketika bandara diusulkan kembali di aktivasi betul-betul punya dampak menyeluruh yang lebih positif dari sebelumnya,” tuturnya.
