Bandung, BEDAnews
Seluruh elemen masyarakat Jawa Barat diminta kerjasama secara harmonis dengan KPU Jabar, agar penyelenggaraan Pilgub 2013 benar-benar sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan KPU, demikian diungkapkan Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, Senin (12/11) saat menerima aspirasi dari puluhan anggota KAMMI yang mendatangi KPU Jabar Jl. Garut Bandung
Kedatangan mereka (KAMMI) tersebut untuk mempertanyakan kesungguhan KPUD Jabar dalam mengelola manajemen kepanitiaan pilgub Jabar tahun 2013 ini. Aktivis KAMMI itu juga untuk mewarning KPUD Jabar agar anggaran dana Pilkada yang besarannya mencapai Rp. 700 miliar dikelola dengan benar.
“KPU Jabar terbebani moral dalam menyelenggarakan Pilgub 2013, karena pakai uang rakyat dari APBD Provinsi Jawa Barat yang tidak sedikit. Bayangkan, Rp. 700 milyar untuk satu kali putaran! Kalau uang itu dibelikeun kurupuk sakumahaeun lobana. Karena itu, dalam penyelenggaraan Pilgub ini KPU perlu kerjasama yang harmonis dengan semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa,” kata Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat.
Kepada 30 orang pengunjuk rasa, Yayat menjelaskan kerjasama secara harmonis yang dimaksudnya, yaitu ikut mengawal KPU Jabar dalam melaksanakan proses Pilgub 2013 agar sesuai yang diharuskan oleh undang-undang Pemilu dan peraturan KPU tentang Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta bukan kerjasama yang sifatnya kolutif atau sekadar lips stick dan make up.
“Tapi tolong kerjaan kami yang baik didukung pula oleh teman-teman mahasiswa. Yah…, dukungan itu bisa dengan gogorowokan atau ancaman akan memproses hukum bilamana kami berbuat curang, tujuannya untuk mengingatkan KPU supaya bekerja sesuai aturan,” tuturnya seraya mengakui unjukrasa tersebut merupakan penyampaian aspirasi dari kalangan intelektual, demo amanah rakyat, dan kehadiran KAMMI di depan kantornya sebagai representasi masyarakat Jawa Barat.
Ketika didaulat bicara dan diasongi megaphone oleh mahasiswa, Yayat terlebih dulu menyeletuk yang mengingatkannya dulu ketika masih berstatus mahasiswa sering melakukan demo, tetapi sekarang gilirannya yang menjadi sasaran demonstran. Meski begitu, ia tetap menilai tuntutan KAMMI adalah keniscayaan dan kewajiban bagi KPU untuk mengakomodir aspirasi mereka. Sebab jika KPU tidak menampung aspirasi dan melaksanakan Pilgub 2013 sesuai tuntutan KAMMI, menurut Yayat, berarti KPU Jabar berkhianat terhadap bangsa Indonesia khususnya rakyat Jawa Barat.
Sementara KPU sendiri berkeinginan menjadikan Pilgub kali ini sebagai jembatan ke situasi yang lebih baik demi masa depan rakyat Jawa Barat. “Oleh karenanya, kami mengajak teman-teman mahasiswa untuk ikut mengawal Pilgub supaya betul-betul menerapkan prinsip Jurdil ( jujur dan adil-red) dan Luber (lancar, umum, bebas dan rahasia-red).
“Ketika kami berpaling dari itu, maka malapetaka akan terjadi. Nah, makanya tolong dukung supaya Pilgub sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, Jurdil dan Luber, dan sukses memilih pemimpin amanah yang dihendaki rakyat Jawa Barat,” katanya.
Seorang Komisioner KPU Jabar merangkap Ketua Pokja Sosialisasi, Ferdhiman, ketika didaulat pula untuk pidato meminta KAMMI agar mengajukan proposal kerjasama dalam sosialisasi Pilgub 2013 dengan program-programnya yang lengkap. Hal ini dimaksudkan agar KAMMI mampu menunjukkan kegiatannya yang lebih cerdas dan intelektual, ketimbang sekadar berdemo.
Dalam aksinya di halaman KPU Jabar yang berlangsung selama 45 menit, dari pukul 10.00 hingga pukul 11.00, KAMMI melancarkan 3 tuntutan. Pertama, menuntut peran aktif seluruh stakeholder Jawa Barat dalam mencerdaskan masyarakat Jabar, tidak sekadar menjadikan masyarakat sebagai komoditas politik belaka. Kedua, menuntut KPU Jabar agar bersikap dan bekerja dengan profesional, netral dan independen, dan ketiga mengimbau seluruh masyarakat Jabar untuk mempelajari track record seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sedari dini secara integral dan komprehensif. (hermanto)
