Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan Kawasan Transmigrasi Ekonomi Barelang, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi dan pembangunan nasional.
Pembagian SHM ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan bagi warga yang terdampak relokasi.
Kepala Kantor Wilayah BPN Kepulauan Riau, H Nurus Sholichin, S.Ptnh MM mengatakan, kali ini masyarakat yang terdampak relokasi dalam penetapan kawasan Transmigrasi Balerang sudah diberikan Sertipikat Hak Milik. Alhamdulillah pemegang Hak Pengelolaan BP Batam mau melepaskan sebagian HPL-nya untuk masyarakat, sehingga bisa diberikan hak milik. Hal ini sesuai dengan aturan PP 18/2021 pasal 12 ayat (3) dan pasal 14 ayat (1) huruf “e”.
