Bandung, BEDAnews.com
Dalam rangka menciptakan harmonisasi kerja dengan unsur Pemerintah Jawa Barat, bertempat di Hotel West Point Bandung beberapa waktu lalu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi melakukan perjanjian kerjasama (memorandum of understanding) dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Drs. H. A. Buchori terkait dengan penanganan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
Hadir dalam acara tersebut, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, para Jaksa Pengacara Negara Kejati Jawa Barat dan pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat.
Kajati menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Kejaksaan di Bidang Datun. "Tupoksi Datun berkaitan dengan pendampingan, tugas Datun dalam melakukan pendampingan, pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung program kerja Kanwil Provinsi Jawa Barat, kita bisa bekerja dengan baik, menciptakan koordinasi dan lain-lain," kata Kajati.
Lanjutnya, saat ini di Kejaksaan terdapat tim TP4P untuk Kejaksaan Pusat dan tim TP4D di Kejaksaan tingkat Provinsi dan Kab/Kota. TP4D merupakan tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Tim TP4D ini bisa dimanfaatkan, yang penting komunikasi dan koordinasi," papar Mantan Kaaaaaajati Riau ini.
"TP4D ini merupakan penjabaran dari instruksi Presiden untuk aktif melakukan pengawalan, di mana selama ini banyak anggaran yang tidak terserap karena ketakutan dan khawatir terjerat masalah hukum," tuturnya.
Kajati menghimbau untuk tidak usah takut jika melakukan kesalahan selama kita berpegang pada mekanisme dan prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku. Kajati menyayangkan penggunaan anggaran banyak yang diserap pada akhir tahun, karena terburu-buru untuk diserap, maka hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan program kerja.
"Saat ini penyerapan anggaran sudah bisa dilakukan di awal tahun yakni bulan Januari, karena pada akhir tahun yakni bulan Desember, Dipa anggaran sudah dibagikan ke setiap satuan kerja," tegas Kajati.
Kajati penyadari dalam melakukan pembangunan dan penyerapan anggaran pasti mengalami berbagai hambatan. “Yang paling penting dalam menindaklanjuti Mou ini adalah komunikasi dan koordinasi dari pihak terkait,” pungkasnya.
Sementara Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat Drs. H. A. Buchori menyampaikan bahwa, saat ini pegawai di lingkungan masih buta akan hukum. "Kalau bicara tentang hukum hanya tahu kulitnya saja," katanya.
Kakanwil mengucapkan terimakasih dengan diadakannya perjanjian kerjasama ini. "Banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah keperdataan sampai masalah pidana, kita di sini butuh partner dan pendampingan untuk sharing, terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah sengketa informasi dengan Komisi Informasi Pusat, sengketa aset BMN seperti tanah dan bangunan yang berasal dari hibah, selain itu penyelesaian sengketa tata usaha negara di pengadilan. Masih banyak lagi permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan kerja kita," paparnya.
"Dengan adanya Mou ini, kita bisa menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Saya berharap seluruh jajaran di tingkat Kab/Kota untuk melakukan hal serupa dengan kantor Kejari-Kejari di Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa menjalankan pemerintahan agar lebih baik lagi," tutupnya.
Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane mengadakan perjanjian kerjasama (memorandum of understanding) terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.
Yudha Mediawan selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menyampaikan rasa terimakasih atas terjalinnya perjanjian kerjasama ini. "Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita dalam perjanjian kerjasama ini, di antaranya dibutuhkan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam hal pembebasan lahan, pengadaan barang dan jasa, kami berharap ke depan para pihak bisa saling berkomuniksi dan berkoordinasi terkait pelaksanaan tugas," ungkapnya saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.
Senada dengan Yudha, Kajati juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. Kajati ingin para pihak menyamakan terlebih dahulu visi dan misinya.
"Supaya kita satu visi dan misi, bagaimana kita mengantisipasi jika ada tindakan represif, kegiatan ini perlu kita apresiasi terkait upaya kita untuk melakukan pencegahan dini," ujarnya.
Lanjut Kajati, ada tugas-tugas dalam MoU ini kami siap membantu manakala pihak Balai meminta pencerahan dari sisi hukum, kemudian bicara tentang TP4D kita ada prosedurnya, di sana juga ada tugas keperdataan, saya tidak ingin nanti ada tumpang tindih. MoU ini bukan sebuah imunitas, lebih baik kita saling mengingatkan supaya program-program yang telah disepakati bisa berjalan dengan lancar," tegasnya.
Ditambahkan Kajati, pendampingan ini dilakukan sejak mulai dari perencanaan sampai dengan penyerahan hasil, kita kawal sampai berakhir, ada hambatan kita carikan bagaimana solusinya, itu dari solusi pendampingan, lalu bagaimana dari sisi pencegahan, ajak kita untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat mengerti dan paham, inventarisir kegiatan mana yang kira-kira butuh back up dari kita, undang kami sebagai pembicara, dari awal kita lakukan pencegahan dini. Bagaimana caranya kita bisa selamat semuanya jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran," himbau Kajati.
Kajati juga mengantisipasi hal-hal yang bisa menjadi penghambat ke depannya. "Banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan aset, harus dilakukan inventarisir, nanti kita duduk bersama, saya tidak mau kegiatan MoU hari ini hanya dijadikan seremonial saja, harus ada input dan outputnya, saya ingin ada progres, kita bikin laporan tiap bulan, akan nampak kegiatan ini untuk mendukung program-program kita berjalan dan penyerapan anggaran bisa diserap dengan benar," paparnya.
Terakhir Kajati menghimbau kepada semua hadirin untuk melaporkan jika ada oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan hubungan kerjasama ini untuk kepentingan pribadi. "Jika ada gangguan apapun yg mengatasnamakan Kejaksaan atau Pejabat Kejaksaan tinggal diklarifikasi, saya tidak mau ada penumpang gelap dalam kegiatan ini, mari kita sama-sama memabfaatkan momentum seperti ini, kita taati dan hormati aturan yg berlaku," tutup Kajati. (Hms/MR)











