Bandung, BEDAnews.com
Bertempat di Hotel Grand Aquila Jl. Dr. Djundjunan No. 116 Bandung, Slasa (8/11), Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi, SH, M.Hum menandatangani kesepakatan bersama dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Setelah penandatanganan dilakukan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Bambang Hartadi mengucapkan rasa terimakasih kepada Kejaksaan Tingi Jawa Barat atas terlaksananya kesepakatan bersama ini.
Menurut Bambang, saat ini cakupan wilayah kerja dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat, kemudian dua provinsi lainnya yakni Provinsi Banten dan DKI Jakarta.
Lanjutnya, tujuan dari MoU ini adalah bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pembangunan infrastruktur saat ini memang dibutuhkan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Jawa barat, untuk itu kami mohon dengan sangat dari Kejati Jawa Barat untuk bisa membantu kami khususnya nanti dalam menghadapi tahun anggaran 2017.
"Mudah-mudahan niat baik kita dalam melaksanakan kesepakatan ini bisa berjalan dengan lancar dan tim pelaksana yang bergerak di lapangan bisa secure menjalankan tugasnya dalam pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Barat," imbuhnya.
Ditempat yanag sama, Kajati, Untung memberikan beberapa arahan dan pandangannya dalam pelaksanaan MoU ini ke depan. "Bahwa dengan banyaknya kegiatan pembangunan strategis yang dilakukan oleh pihak Balai, tentunya pihak Balai ingin adanya suatu pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kita dengan tupoksi di bidang Perdata dan Tun memiliki beberapa tugas yang bisa kita lakukan terkait dengan tindakan hukum, kita bisa memberikan pendampingan, membuat legal assistance dan legal opinion," ungkap Kajati.
Lanjutnya, perlu diketahui bahwa Kejaksaan Agung telah membentuk Tim Tp4d, kita di respon dengan baik oleh pemerintah dalam hal ini Presiden. Bahwa bagaimana kegiatan pembangunan yang memiliki nilai strategis terutama pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan lancar karena hal tersebut menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita bisa manfaatkan tim Tp4d ini. “Silahkan dimanfaatkan dan dikomunikasikan," tegas Kajati.
Kajati minta kepada Stake Holder tidak usah ragu untuk meminta bantuan, apa yang dilakukan oleh Tim Tp4d tidaklah bersifat represif. "Saya masih membaca ada keraguan, lakukan komunikasi secara intens, kamipun kalau ada komunikasi maka itu bisa dijadikan sebagai bahan laporan kepada pimpinan, saya harap dilakukannya MoU ini ada tindaklanjutnya, bukan seremonial saja, bahkan bila perlu dari hasil kegiatan pendampingan yang diajukan bisa dirasakan keuntungannya apa, misalnya rasa aman dan nyaman dalam bekerja," sebut Kajati.
"Saya sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas kepercayaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, mungkin ini MoU yang pertama dengan pihak Balai, kepercayaan ini akan dijadikan pegangan bagi kami untuk bekerja dengan profesional dan proporsional," kata Kajati.
Ditambahkan, sebagai gambaran, Kejati Jawa Barat membawahi 25 Kejaksaan Negeri se Jawa Barat, nanti akan kita petakan Kejaksaan Negeri mana saja yang bersentuhan langsung dengan pembangunan yang dilakukan oleh pihak Balai. Nanti kita juga bisa menjalin hubungan kerjasama dengan pihak di daerah. “Mudah-mudahan MoU ini bisa bermanfaat ke depannya,” pungkas Kajati.
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Bambang Hartadi beserta jajaran, kemudian ada Asdatun, Aspidsus, Asintel dan para Jaksa Pengacara Negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. (Hms/MR)
