Bogor, BEDAnews.com
Kajati Jabar, Setia Untung Arimuladi, SH, M.Hum menjadi narasumber dalam acara Konsultasi dan Bimbingan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Informasi yang diadakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Balai Besar Kemen PU Bambang Hartadi, Ketua SETARA Hendardi, Tenaga Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Air Ir. Lucky H. Korah. Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh lebih kurang 100 orang yang berasal dari satuan kerja dan PPK di wilayah kerja lingkungan balai besar pelaksanan jalan nasional VI Banten Jabar dan DKI.
Dalam paparannya, Kajati Untung mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Balai Besar ini sangat baik karena acara-acara seperti ini dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi di lapangan.
Berkaitan dengan proyek yang dilaksanakan di wilayah Jawa Barat, saya beri garansi dalam artian apabila ada oknum Kejaksaan atau anggota saya yang "bermain" atau menyalahgunakan kewenangannya silahkan laporkan. Saat ini, Kejati Jabar memiliki call center yang siaga selama 1×24 jam, silahkan dimanfaatkan dengan nomor Layanan 0817200665, saya akan tindak dengan tegas karena Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Zero Toleransi terhadap oknum-oknum nakal, tegas Kajati.
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memiliki Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). "Silahkan manfaatkan Tim TP4D ini, kami dari Kejaksaan Tinggi Siap membantu mensukseskan pembangunan sesuai program nawacita pemerintah dari sisi penegakan hukum," ungkap Kajati
Masih menurut Untung, penegakan hukum harus bisa mensejahterakan rakyat. Kejati Jabar telah berkomitmen akan mengawal pembangunan, dibentuknya TP4D ini disebabkan Penyerapan anggaran yang rendah dan sering terjadi kriminalisasi oleh oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab.
Kajati Jabar mengingatkan, bila ingin dilakukan pendampingan jangan di tengah-tengah proses kegiatan terlebih menjelang berakhirnya proses pekerjaan tetapi harus dari awal tahap perencanaan agar tim TP4D dapat bekerja secara maksimal. “Maka dari itu, sinergisitas dinilai sangatlah penting,” imbuhnya.
Kejati Jabar sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan sosialisasi mengenai tindak pidana korupsi melalui program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum dan Jaksa Masuk Sekolah. "Kegiatan ini bukan semata-mata pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang menyelenggarakan akan tetapi dari pihak luar juga dipersilahkan apabila akan mengundang kami sebagai pembicara seperti kegiatan sekarang ini," tuturnya.
Dengan diadakannya kegiatan seperti ini, diharapkan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum yang terjadi di lapangan. "Silahkan inventarisir masalah yang terjadi, mari kita duduk bersama kita cari solusinya, tapi manakala berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum dan diindikasikan merugikan keuangan negara, Kejaksaan akan bertindak sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kajati.
Kajati berharap, pengerjaan proyek di tahun 2017 dapat berjalan lancar dan manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat, serta terhindar dari persoalan hukum, pungkasnya. (Hms/MR)
