Jakarta, BEDAnews.com
Dualisme organisasi praktisi hukum yang membentuk wadah bernama Kongres Advokat Indonesia (KAI) masih terus berlanjut. Buntut dari kekisruhan ini tampaknya mendorong Departemen Hukum dan HAM RI untuk menerima permohonan pendaftaran merek dan logo organisasi tersebut.
Namun Pendaftaran logo dan merek yang diajukan pihak KAI di bawah pimpinan Tjoetjoe S. Hernanto telah ditolak oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis Depkumham sebagai tertuang dalam surat No. HKI.4HI.06.01.TO JOO2014026209.
Menurut Tjoetjoe, sebenarnya sah dan tidaknya organisasi adalah sama sekali bukan menjadi kewenangan Direktur Merek. Organisasi KAI yang kini terdiri dari dua kelompok yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) 2008, sama-sama punya hak berorganisasi. “Nama dan pimpinan organisasi beda. Kalau di bidang parpol seperti PDI dan PDI Perjuangan,” ujar Presiden DPP KAI Tjoetjoe S. Hernanto di kantornya kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakpus.
Tjoetjoe juga memaparkan, organisasi advokat lainnya dengan nama Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) kini pecah menjadi tiga kelompok. Mereka bisa berjalan masing-masing, tapi kenapa antara KAI dan KAI 2008 yangh sudah jelas beda organisasi tidak mendapatkan hak hukum yang sama. “Kami minta agar Direktur Merek mempertimbangkan kembali untuk menerima pendaftaran dan merek yang kami ajukan,” ujar Tjoetjoe didampingi Sekjen DPP KAI Aprilia Supaliyanto dan pengurus lainnya.
Tjoetjoe menambahkan, selama ini belum pernah ada pihak manapun mengajukan perndaftaran merek dan logo tersebut. “Bahwa merek dan logo tersebut merupakan produk konggres pertama dan kedua pada saat saya menjadi Presiden DPP KAI periode 2014-2019,” papar Tjoetjoe yang juga mengklaim lembaga yang dipimpinnya adalah organisasi sah dan benar yang mewadahi ribuan advokat.
Ditempat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAI Adv. Aprillia Supaliyanto, MS, SH mengungkapkan, surat kami pada 10 Juni 2014 dibalas pada akhir 2016 dan diminta untuk diperbaharui terkait logo, sejak saat itu kami perbaharui, namun pada surat balasan kali ini sepertinya banyak kejanggalan.
Dalam keterangan persnya, Aprillia menyebut bahwa, banyak kejanggalan dalam surat tersebut, salah satunya penyebutan nama yang tidak sesuai dan ia menduga ada unsur kesengajaan mengusik keberadaan organisasi kami.
“isi surat tersebut menimbulkan banyak pertanyaan tentang “kebenarannya” karena penyebutan nama sekretaris jenderal Aprilyia Nizam,” katanya.
Selain itu, pihaknya menyayangkan surat balasan yang ditandatangani direktur merk, karena dinilai telah melampaui kewenangannya dengan menyebut dan menjadikan salah satu pertimbangan penolakan adalah keabsahan organisasi.
“Harusnya direktur merek dan indikasi geografis Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI tidak mencampuri urusan organisasi, karena semua sudah jelas dan sah dengan diterbitkannya SK Kemenkumham dengan nomor AHU-00272.60.10.2014, NPWP dan lain-lainnya,” jelasnya.
KAI menilai surat yang dikeluarkan tersebut mencederai organisasi untuk itu pihaknya berencana akan menempuh upaya hukum. “Kami akan mengajukan banding pada komisi banding dan melaporkannya ke pihak yang terkait,” katanya.
KAI juga menyayangkan beberapa pihak yang mencoba memanfaatkan situasi dengan adanya surat tersebut. “DPP KAI akan melakukan langkah konsulidatif kepada DPD di seluruh Indonesia dan kami akan mengambil tindakan hukum bagi siapa saja yang menyebarkan fitnah terkait beredarnya surat tersebut,” pungkasnya. (Arsup)
