Kepanitiaan di tingkat wilayah pun, tambah Kadisdik, harus lebih diperhatikan karena berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Yang paling penting, dalam PPDB ini tidak melanggar sistem dan perjuangkan rakyat miskin,” pesan Kadisdik.
Sementara itu, Sekdisdik Jabar, Yesa Sarwedi menuturkan, berkaitan dengan persiapan pelaksanaan PPDB 2022, telah dilaksanakan beberapa kegiatan. “Pertama, penetapan panitia PPDB tingkat provinsi. Kedua, pengkajian dasar hukum sejalan kebijakan pemerintah. Ketiga, regulasi yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan serta yang berkaitan dengan kurikulum atau spektrum pada SMK dalam rangka pemulihan pembelajaran,” tuturnya.
Yesa menjelaskan, mengkaji hasil evaluasi dari beberapa pihak, baik berdasarkan pengaduan atau informasi yang masuk ke panitia PPDB tingkat wilayah, panitia tingkat provinsi, hasil rapat evaluasi PPDB yang melibatkan beberapa komponen serta Ombudsman, PPDB tahun ini menyempurnakan beberapa bagian saja. “Selebihnya, sebagian besar masih sama dengan tahun lalu,” jelasnya.
