Jangan sampai negara semakin sibuk mengurus organisasinya sendiri, sementara masyarakat masih berhadapan dengan persoalan yang sama. Jangan sampai rapat semakin banyak, jabatan semakin panjang, tetapi keputusan justru semakin lambat. Kabinet yang besar harus menghasilkan kinerja yang besar pula. Jika tidak, yang membesar hanya struktur, bukan manfaatnya bagi rakyat.
*Ketika Kewenangan Berpotensi Tumpang Tindih*
Dalam kajian hukum lembaga negara, setiap jabatan pemerintahan harus memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang jelas. Kewenangan bukan sekadar kekuasaan untuk mengambil keputusan, melainkan mandat hukum yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Masalah muncul ketika sejumlah kementerian memiliki urusan yang saling berdekatan, tetapi pembagian tugas dan koordinasinya tidak berjalan dengan baik.
